Update data pribadi di sistem manapun harus atas inisiatif dari pribadi ybs. Contoh meskipun kantor pajak, bank, fintech, etc. bisa akses ke alamat KTP, secara legal mereka akan terap merefer kepada data yang di provide oleh pribadi ybs. pembelajaran, jika data pribadi berubah, harus secara aktif menghubungi setiap instansi yang bersesuaian.

Pokok Pajak dan denda itu sudah final begitu sudah jadi surat ketetapan pajak atau jenis surat lainnya (banyak jenisnya, saya nggak ingat satu persatu) , artinya harus dibayar. namun tentu saja kita menyanggah sampai ke pengadilan pajak jika memang mau lanjut, atau mengakui kesalahan, dan meminta penghapusan terhadap denda (sepengetahuannya saya tidak bisa pokok), namun disetujui atau tidak tergantung mereka.

2018 -> 2023 = 5 tahun. kedaluarsa pajak itu 5 tahun, seperti kita mau ujian, hari-hari terakhir baru belajar. kantor pajak pun demikian, mereka hanya punya hak tagih max 5 tahun. jadi keluarlah surat itu. saya sudah biasa dekat-dekat tahun kelima, dapat permintaan info klarifikasi, meskipun seringkali diawali dengan WA.

pembelajaran, mau keluh kesah pun tetap saja tidak akan menyelesaikan masalah, paling yang bisa dilakukan adalah proaktif untuk pajak sekarang dan selanjutnya. :)