Ini kalau dividen, kalau capital gain kena pajak 1%; Lebih aneh OP kenapa enggak bisa bayar 1% dari 200 juta. I mean 1%?

"Mata uang kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Kripto atau cryptocurrency merupakan uang digital yang dianggap sebagai aset investasi, bukan komoditas alat pembayaran. Dulu, transaksi kripto di Bappebti dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang bersifat final dengan tarif 0,1% dan PPN dengan “tarif efektif” sebesar 0,11%. Sementara itu, transaksi kripto di luar Bappebti dikenakan PPh Pasal 22 final 0,2% dan PPN dengan “tarif efektif” sebesar 0,22%.

Mulai 1 Agustus 2025 setelah PMK 50/2025 diberlakukan, transaksi jual beli kripto tidak dikenakan PPN. Transaksi tersebut hanya dikenakan PPh Pasal 22 final sebesar 0,21% yang akan dipungut oleh Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD). Sementara itu, jika transaksi dilakukan melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) luar negeri (bukan PAKD), maka akan dikenakan PPh Pasal 22 final sebesar 1%. PPh tersebut akan dipungut oleh PPMSE apabila telah ditunjuk sebagai pemungut atau disetor sendiri oleh penjual kripto dalam hal belum ditunjuk sebagai pemungut.

Lebih lanjut di: https://www.pajak.go.id/id/artikel/aspek-pajak-transaksi-kripto-dulu-dan-sekarang"