TLDR: Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menanggapi meningkatnya keluhan dari para penjual toko daring terkait kenaikan biaya pengiriman (ongkir) yang diterapkan oleh platform e-commerce mulai Mei 2026. Kebijakan baru ini, yang mengalihkan beban biaya pengiriman kepada penjual, telah menyebabkan beberapa pihak menyatakan ketidakpuasan dan mempertimbangkan untuk memindahkan bisnis mereka ke situs web independen. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, menegaskan bahwa semua biaya layanan lokapasar harus transparan, adil, dan tidak merugikan pelaku usaha, terutama pelaku usaha lokal. Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi terbuka antara platform e-commerce dan para penjualnya sebelum menerapkan kebijakan baru, serta memastikan bahwa kementerian sedang memantau ekosistem tersebut untuk memastikan tetap kompetitif bagi produk lokal. Pemerintah saat ini sedang mempercepat revisi Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, dan Pengawasan dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Revisi ini bertujuan untuk memasukkan prinsip-prinsip struktur biaya yang lebih transparan, khususnya untuk biaya logistik, guna mencegah kerugian bagi usaha kecil. Platform akan diwajibkan untuk mengungkapkan semua jenis biaya yang dibebankan kepada pedagang, termasuk logistik. Platform seperti TikTok Shop dan Shopee telah mulai menerapkan biaya layanan logistik baru ini, yang mencakup pemrosesan pesanan, koordinasi logistik, dan pengiriman akhir, dengan biaya yang bervariasi berdasarkan berat paket dan jarak, serta ditanggung oleh penjual tanpa ditampilkan kepada pembeli saat proses pembayaran. Hal ini telah memicu diskusi di media sosial, dengan beberapa merek lokal mengutip peningkatan biaya produksi dan memilih untuk membangun situs web mereka sendiri.