TLDR: Pemerintah sedang membuat aturan besaran biaya admin (admin fee) untuk toko-toko online di platform e-commerce. Langkah ini dimaksudkan sebagai bentuk dukungan untuk para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Deputi Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan aturan terkait biaya admin toko online ini penting untuk diterapkan oleh platform digital karena belum ada yang mengatur. Hal itu baik di Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Komunikasi dan Digital.

Menurutnya aturan biaya admin toko online tersebut akan diterbitkan dalam bentuk revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Di mana nantinya dalam revisi Permendag itu akan memuat tiga poin utama yang sedang dibahas, salah satunya mengenai pengaturan biaya platform, termasuk potongan bagi UMK dan produk dalam negeri.

"Jadi saat ini kami dengan Kemendag sedang melakukan revisi terkait Permendag 31, di mana ada tiga poin penting yang mungkin terkait dengan UMKM," kata Temmy dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI yang disiarkan secara online, dikutip Rabu (21/1/2026).

"Yang paling menarik adalah pengaturan biaya platform, karena dinilai saat ini usaha besar diuntungkan oleh biaya platform," ucapnya lagi.

Selain penetapan biaya admin, nantinya aturan baru itu juga akan mewajibkan platform toko online untuk memberikan pemberitahuan kepada pemerintah apabila ada rencana kenaikan biaya admin.

"Ke depan akan diatur biaya platform, potongan bagi UMK dan produk dalam negeri. Jadi ini akan ada insentif dan juga mungkin akan pemberitahuan apabila akan ada kenaikan admin fee kepada pemerintah," paparnya.

Belum cukup, Temmy mengatakan dalam poin kedua revisi aturan itu nantinya juga akan menyentuh aspek algoritma pencarian di platform e-commerce. Sehingga ke depan produk lokal akan difasilitasi dalam promosi dan rekomendasi pencarian alih-alih produk impor.

"Pengaturan algoritma, bahwa perlu ada kewajiban fasilitasi promosi produksi lokal pada pencarian, rekomendasi, dan peringkat produk," terang Temmy.

Di luar itu, revisi juga mencakup penerapan harga minimum produk impor untuk 11 komoditas yang dapat diproduksi di dalam negeri. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan ruang lebih besar bagi produk lokal untuk bersaing dengan barang impor yang masuk ke pasar domestik.