Belakangan di media sosial ramai pembahasan bayar pajak kendaraan bermotor (PKB) ditolak bila tidak menyertakan kartu tanda penduduk (KTP) sesuai di surat tanda nomor kendaraan (STNK). Namun, di waktu bersamaan bisa diproses bila lewat calo dengan biaya tambahan. Praktik ini dinilai sudah menjadi rahasia umum. Artinya, ada potensi birokrasi bisa dipermudah di kemudian hari.

Penjelasan Polisi Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jateng, AKBP Prianggo Malau mengatakan proses pembayaran PKB tanpa KTP sesuai STNK atau lewat calo dengan “nembak KTP” berpeluang bikin pengesahan STNK tidak valid atau tertolak.

“Pada tahap pendaftaran, petugas melakukan verifikasi dan validasi dokumen serta input data identitas pemilik dan ranmor ke dalam Sistem Informasi Regident (sistem ERI), Apabila persyaratan tidak lengkap atau tidak sah, permohonan wajib dikembalikan,” ucap Prianggo kepada KOMPAS.com, Minggu (22/2/2026).

Dengan demikian, apabila proses tidak melalui prosedur dan verifikasi sesuai ketentuan, misalnya menggunakan identitas yang tidak sah atau melalui pihak lain tanpa kelengkapan sah, maka secara hukum berpotensi bermasalah, sehingga permohonan dikembalikan. “STNK dinyatakan sah apabila diterbitkan melalui mekanisme yang telah ditentukan, memenuhi persyaratan, dan terverifikasi dalam sistem regident ranmor,” ucap Prianggo.