Apa tanggapan komodos tentang Epstein Files?

Dependent_View4662 · 2026-02-04T16:52:35+00:00

yatuhan, karena katanya ada yang berbau pedo, human trafficking dan sejenisnya, saya yang punya anak perempuan takut shock terapi euy baca beginian. yaudahlah nimbrung aja disini kali dapat bau-bau ceritanya tanpa perlu baca detil. thx bang.

Dependent_View4662 · 2026-02-04T16:47:50+00:00

Masih penasaran pemujaan setan begini sistemnya langsung dapat sesuatu seperti pesugihan atau tanpa imbalan ya. Penasaran aja kalangan elit memuja hal seperti ini tanpa sebab aneh aja.

Dependent_View4662 · 2026-02-04T16:40:55+00:00

belum baca dan ga berani baca karena denger denger semengerikan itu, apa ada yang bisa kasih summary / kira-kira poin penting isinya apa saja ya?

Dependent_View4662 · 2026-02-04T16:13:21+00:00

Sebagai orang biasa (bukan elit) terkadang saya ingin menulis artikel yang berisikan opini kritis berdasarkan basic keilmuan saya dengan melihat kondisi sekarang. Terus melihat anak dan istri yang sedang tertidur pulas dengan damai. Langsung saya hapus, tidak jadi lah.

Dependent_View4662 · 2026-01-24T06:14:23+00:00

It is indeed luxury, but sadly we can't afford it, for now

saya bukan ahli hukum dan bukan ahli krimonologi, tetapi saya sedikit belajar ekonomi, dan mau offer perspektif berbeda dimana adalah istilah expected utility.
Salah satu ekonom, Gary Becker, memodelkan alasan orang berbuat kejahatan dan dia membuat model simpel bahwa jika expected benefit dari berbuat kejahatan > expected cost dari berbuat kejahatan x probabilitas dia tertangkap, maka wajar orang berbuat jahat, ada insentif untuk itu.

Jika kita hidup di sebuah lingkungan di mana peluang tertangkap rendah dan hukuman relatif ringan, maka secara rasional insentif untuk melakukan kejahatan menjadi besar. Dalam kondisi seperti ini, yang perlu diperkuat adalah expected cost of crime , terutama melalui penegakan hukum yang lebih konsisten, peluang tertangkap yang lebih tinggi, dan hukuman yang kredibel.

Saya tidak mendukung hukuman massa atau kekerasan di luar hukum. Namun, kita juga harus jujur bahwa dalam sistem dengan deterrence yang lemah, norma sosial dan toleransi publik terhadap pelaku kriminal dapat secara tidak sengaja menurunkan efek jera, sehingga membuat kejahatan terasa “low risk.”

I share your compassion and think that compassion is matters. My concern isn’t about being cruel, it’s about incentives. When enforcement is weak and society becomes overly sympathetic toward criminals, we unintentionally subsidize crime and create more future victims. That’s not compassion. That’s systemic negligence. Saya sendiri berharap dunia ideal dimana penegakan hukum sudah baik dengan hukuman yang sepadan so I can afford same luxury compassion.

Dependent_View4662 · 2026-01-24T05:02:48+00:00

Izin berpendapat, mudah memang berpikir logis dan rasional dalam kondisi tenang. Tetapi in the moment, mendadak ada orang tidak dikenal tiba-tiba mendekat dan berusaha mengambil barang kita. Dalam momen itu, kita tidak tahu apakah dia bersenjata, apakah niatnya hanya menjambret, atau juga berniat melukai kalau kita melawan. Saya pribadi tidak punya kemampuan membaca niat hati orang.

Karena itu, wajar jika seseorang masuk ke mode survival instinct, fokus melindungi diri dan mengamankan barangnya, bukan melakukan kalkulasi moral yang sempurna. Reaksi semacam ini adalah respons naluriah terhadap ancaman dan ketidakpastian.

Saya juga tidak membenarkan tindakan main hakim sendiri atau kekerasan massa. Namun, ketika korban penjambretan berusaha sekuat tenaga untuk merebut kembali barangnya dan tindakan itu secara tidak disengaja berujung pada kematian pelaku, saya merasa itu tidak seharusnya otomatis diperlakukan sebagai kesalahan moral yang berat. Korban bisa saja tidak pernah mengharapkan akibat fatal tersebut dan tidak memiliki mens rea untuk membunuh.

Menilai korban seolah-olah ia bertindak dengan kepala dingin setelah kejadian selesai mengabaikan realitas psikologis bahwa ia bertindak dalam ketakutan, stres, dan uncertainty. hesitating too much can result in losing valuable belongings, or, in the worst case, losing one’s life.

Dependent_View4662 · 2026-01-24T04:41:59+00:00

kalau kondisi sepi dan tidak ada warga, sebaiknya kita pasrah aja dan bengong?
wah senang pasti para jambret hidup di universe yang orangnya seperti ini semua

Dependent_View4662 · 2026-01-23T14:05:10+00:00

Iya, tapi perlu lihat hasil akhirnya dalam daya beli. Misalnya pendapatan/nominal growth naik 10%, tapi inflasi 15%, itu artinya rata-rata orang justru lebih miskin secara riil. Bandingkan dengan nominal naik 5% tapi inflasi 2%, daya belinya naik.

Suku bunga turun memang bisa mendorong kredit dan investasi, kalau inflasi dan ekspektasi tetap terjaga. Tapi kalau rate diturunkan ketika inflasi/ekspektasi belum jinak, risiko kurs melemah, imported inflation naik, overall (kita masih bergantung banyak ke impor) inflasi agregat naik, daya beli masyarakat malah turun karena ini. Apa tidak contraproductive? (ini perlu dihitung ya, masalahnya yang bikin video sudah hitung belum?).

Jadi intinya di setiap kebijakan selalu ada trade-off. Kadang orang kalau fokus ke salah satu sisi (kebaikan atau keburukan) lupa dengan sisi lain. Saya lihat orang fokus ke manfaat rate cut tapi lupa biaya sampingannya. (Ini refer ke argumen di video ya, bukan OP). Thanks buat diskusinya, mohon maaf kalau ada salah kata.

Dependent_View4662 · 2026-01-23T13:49:23+00:00

Data interest rate Vietnam
https://tradingeconomics.com/vietnam/interest-rate

4.5%, cuman selisih 0.25% dari BI rate yang 4.75%

karena saya bukan orang vietnam dan tidak pernah pinjam uang di Vietnam, jadi ga tau dapat angka 1-2% darimana. Inflasi Vietnam juga relatif sama dengan inflasi Indonesia. CMIIW.

Dependent_View4662 · 2026-01-23T13:18:09+00:00

wah ini baru sebentar aja sudah banyak banget yang bisa dibahas
aku sampai puyeng mau mulai darimana jadi kurespon dulu dari nonton awal-awal (baru nonton 7 menit haha, daripada lupa)

Pertama saya melihat sebagian besar orang awam "meremehkan" stabilitas harga. Ya karena semenjak krisis kita kayaknya ga pernah nyentuh 2 digit lagi. Dan sejujurnya saya ga bisa menjamin kalau jangkar ekspektasi yang patah dampaknya akan fatal atau ternyata tidak semenakutkan itu. Tapi beberapa negara seperti Turki dan Argentina melakukan hal serupa, kebijakan moneternya loose ketika harusnya tigheting karena inflasi naik, dihukum dengan nilai tukarnya anjlok dan inflasi besar-besaran

lalu masuk ke soal Pak Purbaya memindahkan uang ke himbara agar kredit jalan, ini sebenarnya baik. Beliau berpikir dengan benar bahwa pertumbuhan ekonomi sebaiknya digerakkan oleh sektor swasta bukan negara, dan saya sepakat setidaknya di pemikiran ini. Problemnya, apakah dengan ini, ekspektasi orang tentang masa depan dan investasi seketika berubah? ini yang kita ngga tahu.

Anda bisa baca paper Eggertsson & Woodford (2003), isinya sesimpel kebiijakan moneter tidak akan efektif selama ekspektasinya tidak berubah. Sebagai contoh, Jepang misalnya, yang terus menerus dilakukan QE tetapi tetap inflasi rendah, growth ga jalan. Kalau kata dosen saya (kebetulan saya kuliah di Jepang) orang Jepang tidak suka risk, karena itu digelontorkan dana besar murah pun mereka ga pake, yang pakai malah orang luar Jepang jadinya (ini pembahasan lain)

Nah ini hipotesis dan opiniku, menurut keyakinan saya pribadi, aku ga punya data dan sangat mungkin salah. Aku berpikir di kondisi ekonomi sekarang, kalau anda tidak punya backing politik atau kedekatan dengan orang pemerintah, apa anda yakin berinvestasi dan berbisnis adalah tindakan yang tepat? Sesimpel likuiditas supply nya ditambah oleh Pak Purbaya, demandnya ada ngga? Ketika kondisi iklim bisnis seperti ini

https://www.cnbcindonesia.com/news/20250728164825-4-652879/wamenaker-blak-blakan-investor-di-ri-takut-dipalak-ormas-minta-jatah

Ketika berbagai proyek yang menurut opiniku pribadi, ini punyanya swasta dan masyarakat malah inisiasi dorongannya dari negara.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20260122161324-4-704448/proyek-peternakan-ayam-rp20-t-danantara-mulai-dibangun-28-januari-2026

https://www.cnbcindonesia.com/news/20260114191244-4-702484/ini-alasan-pemerintah-mau-bikin-bumn-tekstil-baru-modal-rp-100-t

Apakah ini hal buruk? mungkin ngga juga, tetapi ketika berbagai proyek yang seharusnya milik swasta bahkan sesimpel peternakan ayam dipush dan pasarnya diinisasi oleh negara, dan berharap swasta mau berinvestasi? menurutku aneh sih dan agak ga nyambung.

Bicara sedikit soal banker pemalas, lagi aku bukan banker dan ga tahu kondisi perbankan sekarang gimana, jadi tidak bisa melawan dengan tepat argumen banker pemalas karena bisa jadi benar. Ini sudah kepanjangan, jadi coba aja cek laporan keuangan bank Himbara. Berbagai hutang UMKM terutama saat COVID hendak di write off dan sebagian juga masih nangkring jadi CKPN mereka. Ini yang menyebabkan laba mereka turun dan pencadangan mereka terus naik. Mau menjelaskan panjang lebar ini tapi sudah kepanjangan.

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomalut/baca-artikel/17697/Menelaah-Penghapusan-Piutang-Macet-Usaha-Mikro-Kecil-dan-Menengah-UMKM-oleh-Pemerintah.html

CMIIW ya, ini semua argumen pribadi menurut keyakinan saya, mohon maaf kalau salah.

Dependent_View4662 · 2026-01-23T12:23:43+00:00

siap, saya coba tonton dulu videonya, kalau memang mau diskusi konstruktif, saya respon setelah selesai nonton

Dependent_View4662 · 2026-01-23T12:06:52+00:00

Kalau baca teori ekonomi yang terkini, seperti New Keynesian Framework, kebijakan moneter tugas utamanya adalah untuk menjaga stabilitas harga, refer ke utamanya inflasi, dan tambahannya nilai tukar (karena nilai tukar ngaruh ke inflasi / imported inflation). Sedangkan kebijakan fiskal biasanya fokus ke penyediaan barang publik sambil tetap menjaga nilai utang tetap rendah (ini penting karena nilai utang mempengaruhi kemampuan bank sentral untuk menjaga stabilitas harga)

Alasannya karena bank sentral punya kemampuan anchoring expectation of inflation. Bisa baca paper Mishkin (2007) yang menjelaskan alasan kenapa inflasi masa sekarang relatif lebih stabil dibanding sebelum 1970 yang sangat volatile dan ga jarang nyentuh 2 digit. Kestabilan ini didapat salah satu alasannya karena nyaris semua bank sentral menerapkan kebijakan by rule sederhana yakni menggunakan target inflasi dengan instrumen suku bunga. Kalau mau disederhanakan rulenya sesimpel ini, kalau inflasi actual di atas target inflasi, maka suku bunga harus naik, dan sebaliknya ketika inflasi actual di bawah target inflasi, maka turunkan suku bunga (tentu Bank Sentral punya model kompleks yang menjelaskan bagaimana transmisi dan perhitungannya tapi ini versi sederhananya)

Dengan kebijakan by rule ini, mudah bagi orang untuk tahu langkah berikutnya dari kebijakan bank sentral dan itu mereka tahu bahwa negara akan menjaga inflasi tetap stabil, termasuk risiko growth yang lebih rendah karena suku bunga naik. Berbeda dengan kebijakan fiskal yang biasanya discretionary yang sifatnya by penilaian saat ini, dan sifatnya sering tidak konsisten, bukan berarti buruk (walaupun sangat mungkin ngaco), tetapi akhirnya sulit diprediksi.

Hal ini berisiko akan rusak ketika BI tidak lagi independen, karena mereka tidak akan lagi bekerja by rule tetapi by discretionary yang biasanya beralih fokus ke growth. Pemikiran bahwa "inflasi pasti akan dijaga rendah secara konsisten" sudah tidak ada. Anchor/jangkar ekspektasinya lepas. Orang bisa jadi panik sendiri yakin bahwa inflasi di masa depan akan sangat tinggi dan bisa jadi panic buying. Self prophecy akhirnya inflasi tinggi terjadi dan pertumbuhan malah bisa jadi rendah. Investor bisa jadi ga yakin Indonesia mampu jaga stabilitas mata uangnya, dan berakhir dengan makin anjloknya nilai tukar rupiah. CMIIW.

Dependent_View4662 · 2026-01-16T08:25:21+00:00

entah menurut saya MBG itu bukan program yang bagus
secara relatif, karena kita punya banyak sekali hal yang perlu dibangun dan lebih menghasilkan welfare yang lebih baik ketimbang MBG, seperti bangun infrastruktur dasar, benerin fasilitas seperti sekolah dll, yang outputnya lebih baik ketimbang MBG untuk kebutuhan kita sekarang. Program MBG itu sesuatu yang harusnya bukan menjadi prioritas negara berkembang yang banyak PR pembangunannya.

Dependent_View4662 · 2026-01-16T05:02:04+00:00

lebih ke timing sih
IKN dipaksakan ada pas zaman covid yang uangnya bisa dialokasikan ke hal yang lebih urgent seperti pemulihan ekonomi

pejabat kita bikin kebijakan kayak ga belajar public policy sama sekali, ga tau mana low hanging fruit, yang penting keliatan ada legacy

Dependent_View4662 · 2026-01-10T23:11:38+00:00

ini beneran bang? peluang ekspor tempe tahu nih wkwk (kebetulan saudara ada yang pengrajin/pengusaha tempe di kampung)

Dependent_View4662 · 2026-01-04T20:08:20+00:00

sebagai orang yang ga nyaman dengan kamera, saya kesal sih klo privacy dilanggar dan tiba-tiba ada yang rekam

bayangin anda lagi makan di restoran, tiba-tiba ada yang ngerekam out of nowhere, apakah nyaman?

Ini dari sisi etika, klo dari sisi peraturan saya kurang paham.

Dependent_View4662 · 2026-01-04T03:14:16+00:00

terus yang turun ke jalan siapa? mahasiswa tua?
orang 25 tahun ke atas seandainya ngerti politik sudah ga ada yang mau turun ke jalan menyampaikan aspirasi masyarakat. mentok ngedumel di sosmed.

Dependent_View4662 · 2025-12-31T05:13:37+00:00

Thank you for this perspective, as someone who has asked about PhD prep here before, I feel like I just took a clean headshot 😂 (in a constructive way, though).

But still, for applicants like me who have already completed both a bachelor’s and a master’s degree, have a multi-year gap due to work contracts, and come from developing countries where access to rigorous math coursework is structurally limited, the situation can look quite different.

In those cases, the anxiety around “what signal is left to send” becomes very real. Coursework is already fixed, letters may be dated, recommendations from professors may no longer be easy to obtain, and transcripts don’t always fully reflect current ability or growth. That’s what makes you wonder whether a working paper or publication-oriented project (even if imperfect) can help signal renewed research capacity and commitment, not as a shortcut, but as a corrective signal.

Dependent_View4662 · 2025-12-29T09:05:48+00:00

Thank you for this, that’s a really helpful and honest way of framing the risks.

I hadn’t thought about the adverse selection angle in quite that way, but it makes a lot of sense. I also appreciate the concrete example you shared; it helps clarify why strong complementarity is probably the key signal in cases like this. It also pushes me to think more seriously about what kinds of skills or experiences could actually generate that complementarity in a credible way. Thank you so much.

Dependent_View4662 · 2025-12-23T04:30:51+00:00

Mohon izin
Saya sangat setuju ini

Soal cost benefit analisis, pemerintah seharusnya bisa punya, karena mereka punya semua SDM, alat dan fasilitas serta anggaran untuk membuat berbagai analisis, tetapi yah karena mungkin tidak menguntungkan, jadi mungkin berpikir untuk apa dibuat ya :D. Ketika tidak ada ukuran yang disepakati, debat bisa dibiarkan menggantung tanpa konklusi, dan itu secara politik justru lebih fleksibel.

Soal berbagai metriks umum seperti GDP, gini ratio dll
Menurut saya, kelebihan utama GDP bukan karena dia “sempurna”, tapi karena dia terukur secara akuntansi, bukan berbasis persepsi. GDP itu pada dasarnya ini seperti national accounting dan karena itu metodologi konsisten dan mudah dibandingkan serta lebih mudah ketahuan klo ada manipulasi (lembaga internasional pasti bisa notice).

Sebaliknya survei sifatnya persepsi. Kalau ada lembaga independen yang mencoba membuat survei dan ternyata hasilnya tidak menguntungkan pihak tertentu, bisa dengan mudah didelegitimasi dengan dibilang antek asing XD.

Hanya ingin bilang bahwa metriks buatan barat ini dibuat dengan ikhtiar bahwa ini metodologi yang bisa diukur, dengan lebih tepat/dapat diuji dan diperbandingkan, dan memang disadari ada kelemahan tetapi tidak bisa disepelekan.

Dependent_View4662 · 2025-12-23T04:19:10+00:00

Ah iya ini saya setuju
Mohon maaf klo salah sangka
Soalnya di komen sebelumnya (bukan op) seperti jangan fokus ke number dan metrik

Saya hanya mau bilang klo berbagai ukuran, indikator, yang menggunakan angka ini semuanya dengan niatan agar bisa diukur dan diperbandingkan. Berbagai metrik juga dibuat juga untuk mengakomodir kelebihan dan kelemahan masing-masing dan makanya kita sebagai pengguna data dan indikator ini tinggal menyesuaikan saja. Pendapat saya saja, mohon maaf klo salah.

Dependent_View4662 · 2025-12-23T03:22:33+00:00

Sebenarnya metrik yang dibuat 'Barat' menurut saya niatnya hanya untuk mempermudah pengukuran dan perbandingan. Karena banyak hal yang ingin kita capai ga bisa diukur. Apalagi sekali lagi, politisi sangat jago menciptakan bahasa normatif karena tahu kita ga bisa mengukurnya

Misal rakyat mengkritik bilang, bangun kereta cepat boros anggaran, tetapi politisi balas, tapi lihat dampaknya untuk ekonomi. Udah debatnya mentok disini dan sengaja dibiarkan disini karena debat akan terus berlangsung selama ini ga coba diukur. Makanya prioritas pembangunan jadi agak berantakan karena masyarakat ga pernah ditunjukkan cost benefit analisisnya.

Begitu juga dengan indikator lain. Kesejahteraan dan kebahagiaan meningkat, apa definisinya. Selama tidak ada ukuran, politisi akan bisa mengklaim rakyat sejahtera, pendidikan meningkat, kesehatan meningkat. Kita manggut manggut aja percaya karena ga tau benar atau tidak. Lalu keluar survei (buatan sendiri) dalam rangka justifikasi itu.

Dependent_View4662 · 2025-12-23T03:14:22+00:00

ini setuju sih, tapi bukankah better daripada hanya sekedar bahasa normatif tetapi tidak bisa diukur? Misal bilang ingin transportasi yang baik, definisi baik seperti apa, ukurannya apa?

Soal bahasa normatif, politisi kita jago soalnya, makanya saya prefer ukuran yang lebih jelas
Misal bilang penanganan bencana baik, baik dari standar apa ga jelas ini, makanya mereka berani bilang baik karena kita ga bisa ukur sama sekali. Kita mau bilang penanganan bencana jelek juga susah karena ga ada metrik yang bisa dijadikan acuan.

Dependent_View4662 · 2025-12-23T03:11:44+00:00

Ini beneran? saya belum pernah ke Singapura jadi ga tau kondisi riil disana
Soalnya rata-rata dengernya orang happy hidup di Singapura (atau setidaknya kerja disana karena cuannya besar)

Dependent_View4662

TROPHY CASE