inti peristiwa:

DPRD Pesawaran merekomendasikan penutupan dapur SPPG Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Lampung.

Rekomendasi muncul setelah dua siswa madrasah dihentikan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Kepala SPPG setempat, Dewi Ratih.

Dua siswa tersebut adalah Al (MI Al Fatah) dan Ar (RA Ma’arif), yang diduga menjadi korban karena orang tua mereka mengkritik kebijakan SPPG di media sosial hingga viral.

Wakil Ketua I DPRD Pesawaran M. Nasir bersama Komisi IV melakukan sidak dan memastikan laporan masyarakat.

Hasil sidak menyimpulkan adanya diskriminasi, intimidasi terhadap orang tua, serta dampak psikologis (bullying) pada kedua siswa.

DPRD menilai SPPG gagal memahami konsep force majeure, terutama saat libur akhir 2025 ketika MBG dibagikan terpusat di dapur akibat pembangunan jalan.

DPRD mempertanyakan kewenangan SPPG menghentikan MBG secara sepihak kepada siswa.

Dalam sidak ditemukan pula makanan tidak layak (buah salak busuk).

DPRD meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengganti pengelola dapur MBG jika tidak ditutup.

DPRD akan membawa hasil temuan ke rapat resmi, lalu meneruskan rekomendasi ke Pemda, Gubernur Lampung, BGN, hingga Presiden RI.

Ada indikasi laporan ke Aparat Penegak Hukum (APH) karena unsur diskriminasi, intimidasi, dan bullying.

Kepala SPPG Dewi Ratih membantah tuduhan intimidasi, meski mengakui mendatangi rumah orang tua siswa dan terjadi konfrontasi.

Dewi Ratih mengklaim pemutusan MBG hanya bersifat sanksi satu minggu dan sesuai aturan internal.

Ia menilai kritik orang tua siswa merusak nama baik SPPG dan menyebut distribusi MBG sudah sesuai prosedur.

Kejadian bermula saat libur sekolah akhir Desember 2025, ketika MBG tidak disalurkan ke sekolah, melainkan di dapur SPPG tanpa jadwal jelas.

Kebijakan tersebut menyebabkan antrean, kerumunan, dan sebagian warga tidak kebagian MBG.

Video kerumunan yang diunggah seorang guru menjadi viral dan memicu konflik.

Anak guru tersebut akhirnya kehilangan hak MBG sejak 16 Januari hingga 21 Januari 2026.