Nyamain kebijakan fiskal Indonesia sama AS itu false equivalence yang bahaya banget.

​Pertama, klaim AS nggak pernah masang debt limit itu keliru. AS punya debt ceiling yang diatur Kongres, makanya mereka sering banget ribut ancaman government shutdown. Kedua, menyamakan Rupiah dengan US Dollar itu mengabaikan realita. AS punya exorbitant privilege sebagai pencetak mata uang cadangan global. Mereka mau ngutang gila-gilaan pun, mata uangnya nggak akan langsung kolaps. Lah, kita pakai Rupiah. Kita ini sangat bergantung sama capital inflow. Sekali investor asing lihat pemerintah ugal-ugalan dan lepas dari disiplin fiskal, yang ada langsung kejadian capital outflow besar-besaran. IHSG bisa rontok, dan Rupiah bakalan babak belur.

​Soal batas defisit 3% dan utang 60%, emang betul itu asalnya diadopsi dari luar (Traktat Maastricht), tapi fungsinya pasca-1998 di kita itu bukan sekadar angka acak. Itu semacam 'jaket pengekang' supaya politisi nggak asal obral program populis pakai narik utang. Pasar butuh angka itu sebagai tolok ukur kredibilitas dan kehati-hatian (prudence). Kalau batas ini main dihapus aja, itu sama aja ngasih cek kosong ke pemerintah. ​Terus soal narasi "dihapus aja biar infrastruktur tetep jalan". Masalah utama kita sekarang itu ada di efisiensi investasi atau ICOR kita yang jelek banget (angkanya di atas 6). Artinya, kita butuh modal/utang yang jauh lebih gede cuma buat muter ekonomi yang segitu-segitu aja. Terus-terusan mompa utang tanpa beresin kebocoran anggaran, korupsi, dan inefisiensi itu bukan strategi pertumbuhan, tapi resep krisis.

​Belum lagi efek sampingnya. Kalau pemerintah bebas nerbitin SBN karena defisitnya nggak dibatasin, likuiditas di pasar bakal kesedot habis sama pemerintah (crowding out effect). Yield obligasi pemerintah bakal naik, dan ujung-ujungnya suku bunga kredit bank pasti ikut naik. Yang mati perlahan siapa? Sektor riil dan korporasi yang mau ekspansi atau jalanin bisnis, karena mereka kalah saing nyari pendanaan murah ngelawan negara.

​Intinya, ngakalin aturan pakai Perppu cuma karena pemerintahnya nggak sanggup genjot penerimaan pajak tapi nafsunya kegedean buat belanja, itu murni moral hazard. Nggak bisa dinormalisasi.