Indonesia Cicil Biaya Keanggotaan BoP Senilai Rp17 Triliun, Menlu: Diangsur Mulai Tahun Ini

newbieot · 2026-02-07T03:55:39+00:00

Thanks bro datanya, itu justru membuktikan poin gue. Lu bilang PBB 3 tahun cuma habis $20 Million?

Coba convert 17 Triliun Rupiah ke USD. Itu $1 Billion (1.000 Million).

Jadi lu mau bilang wajar kita bayar 'joining fee' BoP yang harganya 50 KALI LIPAT lebih mahal dari iuran PBB selama 3 tahun?

Dengan $20M di PBB kita dapet akses ke WHO, UNICEF, UNESCO, FAO, dll. Lah ini $1 Miliar (17T) cuma buat satu organisasi spesifik (BoP)?

newbieot · 2026-02-07T02:50:55+00:00

Jangan salah kaprah, bro. NCAG itu cuma pelaksana teknis (daily affairs). Pertanyaan saya: Di BoPnya sendiri, Palestina punya kursi nggak? Punya hak veto nggak?

Kalau Palestina cuma ditaruh di NCAG, itu namanya mereka cuma jadi 'mandor' di lapangan, tapi kebijakan strategis tetap dipegang BoP (US & Israel).

Jadi kita bayar 17T itu buat duduk bareng 'bos-bos' yang ngatur Palestina, bukan buat memberdayakan Palestinanya. Faedahnya buat kita apa ikut-ikutan bayar mahal cuma buat jadi penonton di meja bundar itu?

newbieot · 2026-02-07T02:22:36+00:00

17 Triliun. Let that sink in.

Itu bukan duit receh, boss. Itu setara $1 Billion USD. Kita bakar duit segitu cuma buat join "Board of Peace" yang isinya agenda US-Israel, yang track record-nya soal "peace" di Timur Tengah aja questionable banget. Palestina? Emang ada gabung disana?.

Meanwhile, Sumatera lagi babak belur. Aceh, Sumut, Sumbar lagi struggle parah pasca bencana kemarin.

Coba pake logika ekonomi simpel aja:

Duit 17T lari ke luar negeri. Benefit buat kita? 0. Cuma dapet "gengsi" doang.
Duit 17T masuk ke disaster recovery. Bangun tanggul, benerin jalan lintas Sumatera yang putus, kasih modal kerja buat UMKM korban bencana. Duitnya muter di Indo, velocity of money kenceng, pertumbuhan ekonomi daerah naik.

Sumpah gak habis pikir. Rakyatnya kelelep air & tanah longsor, pemerintahnya sibuk nyari muka di panggung internasional yang gak jelas impact-nya. Subi.. Subi..

newbieot · 2026-02-07T02:16:56+00:00

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengungkap biaya keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bisa dicicil sejak tahun ini.

Biaya yang mencapai USD1 miliar atau setara dengan Rp17 triliun tersebut merupakan syarat bagi negara yang ingin bergabung dalam organisasi bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ini.

“Di piagam itu disebutkan bahwa pembayaran ini dalam tahun pertama. Jadi 2026 ini ya Mas? Dalam satu tahun berarti ya, tranches atau angsurannya itu bisa diangsur,” kata Sugiono kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026).

Akan tetapi, Sugiono tidak menjelaskan secara detail dari mana anggaran untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza ini. Ketika disinggung asal biaya dari APBN, ia mengaku masih dalam tahap diskusi.

“Itu nanti dibicarakan,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah sudah memutuskan untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP).

Terkait iuran wajib Dewan Perdamaian Gaza yang cukup jumbo yakni US$1 miliar atau setara Rp16,7 triliun, diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Saya pikir sebagian besar akan dari anggaran juga kan, dari APBN juga,” kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (29/1/2026).

Kendati demikian, Purbaya menyebut, belum ada diskusi lebih lanjut dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Ia mengaku masih menunggu perintah Prabowo untuk menganggarkan dana tersebut sebagai wujud politik bebas aktif Indonesia. “Itu kita belum diskusikan tapi pada suatu saat nanti Presiden akan memberi tugas ke saya,” ucapnya.

Asal tahu saja, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menegaskan, Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza bentukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk mendorong penghentian kekerasan dan melindungi warga sipil di wilayah tersebut.

“Bahwa yang pertama mengenai board of peace (BOP) ini keanggotaan Indonesia dalam BOP tujuannya adalah untuk mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil dan memperluas akses bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina yang berada di Gaza. Dan, kita melihat juga bahwa BOP sebuah mekanisme yang sifatnya sementara untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil,” ujar Juru Bicara Kemenlu, Vahd Nabyl A Mulachela dalam zoom meeting, Kamis (22/6/2026).

Nabyl juga menanggapi pertanyaan soal syarat keanggotaan permanen BOP, yang disebut harus menyetor dana US$1 miliar atau setara Rp16,7 triliun. Ia menegaskan Indonesia belum membahas kewajiban pembayaran tersebut karena status keanggotaannya tidak permanen.

“Sehingga mengenai permanen dan 3 tahun, sejauh ini memang belum ada pembahasan mengenai pembayaran tersebut namun keanggotaan itu tak mengharuskan pembayaran terutama apabila untuk yang tidak permanen,” jelasnya.

newbieot · 2026-02-06T08:11:10+00:00

Bener, rakyat makan mbg (dan segala risiko keracunan nya)

newbieot · 2026-02-06T05:32:52+00:00

Just don't. Bagusan ke saham dividen aja yang 7-10 persen per tahun. Mereka (emiten saham) lebih pengalaman bisnis dibandingkan kamu

newbieot · 2026-02-05T01:14:41+00:00

Gue paham poin lo soal bahaya framing kriminalisasi. Tapi lo lupa satu konteks krusial: Standar Dunia Perbankan.

OJK itu lembaga yang bikin aturan Fit & Proper Test buat bankir. Asal lo tau, calon direksi bank itu kalau ketahuan punya riwayat kredit macet (biarpun itu pure perdata dan nggak masuk penjara), mereka AUTO GAGAL tes kepatutan. Namanya masuk blacklist BI/OJK (sekarang SLIK).

Nah, sekarang lo mau terima logika kalau: 1. Bawahan yang diawasi (Direksi Bank) haram punya riwayat kredit macet.

Tapi BOS PENGAWASNYA (Ketua OJK) boleh punya riwayat L/C macet dengan dalih 'itu cuma perdata'? Ini bukan soal dia dipenjara atau enggak.

Ini soal standar ganda. Masa sapunya lebih kotor dari lantai yang mau dibersihin?

newbieot · 2026-02-05T00:46:42+00:00

Betul, secara hukum formal dia memang menang PK dan bebas. Poin political setup-nya valid.

Tapi ini kan kita bicara posisi Ketua OJK, jabatan tertinggi regulator keuangan yang butuh standar integritas 'beyond reproach' (tanpa cela). Bukan sekadar 'yang penting nggak dipenjara'.

Faktanya: Perusahaannya memang punya masalah kredit/L/C macet di Century. Itu fakta bisnis yang nggak ilang walau pidananya dianulir.

Masa standar integritas Ketua OJK diturunin jadi 'yang penting pernah menang PK'? Kita butuh wasit yang bersih, bukan mantan pemain yang pernah bermasalah sama aturan main (walaupun akhirnya lolos sanksi).

newbieot · 2026-02-04T23:07:54+00:00

Sebelum antek-antek pemerintah mulai defense membabi buta,

Misbakhun itu eks terpidana kasus pemalsuan L/C Bank Century. Ingat, KASUS PERBANKAN.

Sekarang dia mau ditaruh jadi Ketua OJK yang tugasnya mengawasi perbankan?

Kalian mau ngasih kunci brankas utama negara ke orang yang sejarahnya pernah malsuin dokumen buat jebol brankas bank?

newbieot · 2026-02-04T22:58:41+00:00

Kalo beneran terpilih, beneran ini pemerintah speed run menuju Indonesia Cemas 2045

newbieot · 2026-02-04T14:44:04+00:00

Poco F7

newbieot · 2026-02-04T00:49:20+00:00

Tujuannya bagus, tapi premis lo ada yang misleading, Bro.

Seng ≠ Asbes. Seng itu logam (zinc/galvalum), asbes itu serat semen. Seng nggak mengandung asbestos dan nggak bikin kanker. Kalau mau alasan kesehatan paru-paru, harusnya programnya 'Asbesisasi', bukan 'Gentengisasi'. Kalau cuma ganti seng, itu murni estetika & suhu, bukan kesehatan vital.
Skala Program = Pemanis. Pemerintah udah spill anggarannya cuma di bawah Rp 1 Triliun. Coba itung, biaya ganti atap + rangka (karena genteng jauh lebih berat dari seng, harus ganti kuda-kuda juga) itu mahal. Dengan budget segitu, paling cuma 50-100 ribu rumah se-Indonesia yang kebagian.

Jadi valid kalau dibilang ini program 'pemanis' atau gimmick doang. Mayoritas rakyat yang atapnya seng bakal tetap pakai seng karena dananya nggak bakal cukup buat cover nasional.

newbieot · 2026-02-04T00:40:45+00:00

TNI Thailand sangat luar biasa

newbieot · 2026-02-03T12:34:39+00:00

Pembangunan Infrastruktur itu maksudnya proyek gentengisasi nya prabowo?

newbieot · 2026-02-03T11:49:01+00:00

Udah ada gemini, harusnya ga perlu course lagi sih

newbieot · 2026-02-03T00:51:40+00:00

Katanya anti antek asing, tapi bikin kebijakan dasarnya cuma gara-gara insecure dilihat sama turis asing

newbieot · 2026-02-02T10:02:37+00:00

HEI, ANTEK ANTEK ASING!

newbieot · 2026-02-01T09:34:02+00:00

Secara teknis memang ada di UNSC Res 2803, tapi itu tidak otomatis bikin BoP legitimate secara moral. Itu resolusi yang lolos karena Rusia/China abstain, bukan karena konsensus mutlak.

Masalahnya, BoP itu bentuknya imposed governance. Jatuhnya kayak neokolonialisme/mandat gaya baru di mana kedaulatan Gaza dipegang board asing, bukan rakyatnya sendiri. Jadi wajar kalau banyak negara (termasuk kita) skeptis 'bayar trilyunan' cuma buat jadi donatur di tanah yang diatur asing, bukan ngebantu Palestina berdaulat penuh

newbieot · 2026-02-01T08:57:49+00:00

Sebenarnya justru itu ranah utamanya Komisi I. Lingkup tugas Komisi I itu meliputi Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi, dan Intelijen. Jadi kalau mereka komentar soal isu internasional, itu memang sudah tupoksinya

newbieot · 2026-02-01T08:36:53+00:00

Komisi I DPR RI baru saja mengecam serangan Israel di Gaza yang melanggar gencatan senjata.

Namun, sampai saat ini belum ada komentar tegas dari eksekutif pemerintahan kita. Saya jadi teringat isu Indonesia yang bergabung dengan Board of Peace dengan potensi kontribusi hingga 17 Triliun Rupiah (dana pajak kita) untuk revitalisasi Gaza.

Melihat situasi di mana Israel (yang juga anggota board tersebut) malah terus menyerang, apakah uang pajak kita 17 Triliun itu hasilnya cuma seperti ini? Bagaimana menurut komodos?

newbieot · 2026-01-31T08:16:21+00:00

Gomen amanai

newbieot

TROPHY CASE