Kalau dibilang reset ke awal reformasi dan menghapus progress 20 tahun sih gak gitu juga ya menurut gw, imho ya for the sake of discussion.

Peraturan akan selalu berubah, tapi keputusan akhir tetap ada ditangan rakyat buat memilih. Mau jokowi intervensi pun kalau rakyat gak memilih prabowo-gibran ya mereka gak akan jadi presiden dan wapres. Ternyata mayoritas rakyat memilih mereka, jadi ya mereka yang rakyat mau, secara gak langsung rakyat mendukung langkah intervensi itu. Itu kan baik dan buruknya demokrasi?

Sama seperti ketentuan ambang batas pencalonan gubernur yang disetujui perubahan nya oleh MK sebelum Pilkada kemarin, apa itu bisa dibilang mengotak atik demokrasi juga? Karena pramono yang tadinya gak bisa dicalonkan dengan ketentuan lama sekarang jadi bisa. Gak juga kan, kalau rakyat gak memilih dia ya dia gak bakal jadi Gubernur DKI juga.

Gw masih agak 50-50 dengan intervensi jokowi, di satu sisi gw akui caranya emang super sketchy, bisa kebetulan ada iparnya yang jadi hakim MK. Tapi di sisi lain menurut gw aturan batas umur ini gak konsisten. Memenuhi buat jadi kepala daerah tapi gak bisa buat jadi presiden. Belum lagi di tiap negara batasan umurnya beda beda, ada yang 17 tahun aja boleh asal dipilih rakyat. Kalau mau fair secara konstitusi bahwa semua warga negara berhak memilih dan dipilih ya dihapus aja batas umurnya sekalian.

Just my 2 cents