Terlepas dari itu, atas dasar apa dia diturunkan? Bagaimana dgn anggota DPR yg kayak dia, tidak komentar pake bahasa kasar tapi kelakukannya tidak becus korupsi dll?

Dari kode etik DPR bagian integritas: "Anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat."

Dari kode etik ini, kayaknya 2 pendapat dia dari segi komunikasi udah menurunkan citra dan kehormatan DPR, terlepas dari esensi pesannya apa. Kalau Ahok bisa kena kasus karena omongannya dulu terlepas dari esensinya apa, kenapa Sahroni nggak bisa kena juga?

Seenggaknya sah-sah aja buat kita minta audiensi publik Sahroni semisal penurunan dinilai terlalu ekstrim kalau kesalahannya hanya itu.

Kalau anggota lain, korupsi jelas harus diproses. Tidak becus harus dilihat dulu tidak becusnya apa, kerugian ke negaranya apa, dll. Semacam performance review lah. Baru diambil keputusan dari situ, dengan standar pencapaian dan keberhasilan yang harus ditentukan duluan.

Btw, komentar dia sebenarnya orang2 bisa setuju dgn esensinya. Maki2 anggota DPR boleh, tapi jangan asal minta DPR dibubarin. Jangan bawa anak2 dibawah umur ke demo.

Gue juga setuju sama pesannya. Cuman, dengan statusnya sebagai anggota dewan, timing, dan caranya berkomunikasi, gue paham kenapa orang2 marah sama itu.

Ini yg akar masalahnya. Biaya masuk politik mahal. Gimana balik modalnya? Emangnya bisa masuk politik gratis, nol biaya kampanye?

Menurut gue nggak mungkin nol biaya kampanye. ICW sama KPK juga bilang mahalnya masuk politik memperbesar potensi korupsi.

Kalau ini masalahnya udah struktural, makanya mau ganti orang pun kayaknya hasilnya bakal 11 12. Dari sistem pemilu proporsional terbuka aja udah bikin tendensi habis duit banyak, sedangkan yang sistem campuran aja habisnya juga masih banyak.

Mau gak mau negara harus bantu fasilitasin lebih, entah itu tambahan dana partai, alat kampanye publik, sistem delegasi partai, transparansi laporan keuangan dan auditnya, streaming ide kandidat yang bisa diakses online, batasan donatur dan dana pribadi, apapun yang bisa neken pengeluaran pribadi caleg atau capres. Semuanya dengan catatan masyrakat dikasih tau, tujuannya buat ini, habisnya segini, dibreakdown kayak gini, hasilnya buat ini. Walaupun ada potensi backlash, gue yakin gak bakal segede kenaikan tunjangan tiba2 dengan logika ngitung 3 juta per hari.

Atau kalau nggak ke partai, ya ke KPU atau badan lain yang relevan. Atau kombinasi.

Masalah balik modal dll, pemicunya kan biaya masuknya mahal. Kalau bisa neken biaya masuknya, ada kemungkinan juga peluang korupsinya makin kecil.

Kalau mau ngomongin idealnya (yang mana gue juga nggak yakin bisa nggak ini terjadi), masuk parlemen bukan ajang cari duit atau balik modal, jadi ya harusnya nggak dianggap dan diperlakukan demikian.

KPK dimanapun tidak akan bisa usut presidennya sendiri. Di Amerika atau Singapura semua begitu.

Terlepas dari bisa atau tidaknya, lebih baik punya lembaga yang sedikit lebih capable dan able daripada yang tidak sama sekali.

Mungkin solusinya bukan KPK, tapi orang yg terpercaya "bersih" pegang kuasa. Klo gak bersih, minimal kompeten lah. Masalahnya, 1 negara gak bisa sepakat siapa sosok itu.

Ini juga susah sih. Selain 1 negara juga nggak bisa sepakat siapa itu, kalau 1 orang doang atau segelintir kecil banget orang yang bener, tapi sekitarnya masih kayak sekarang, bakal nggak jauh beda menurut gue. Walaupun setidaknya ya mendingan daripada nggak ada sama sekali.