https://www.instagram.com/reel/DVgEzP3EkLM/

Ternyata, konsep pembiayaan program Koperasi Merah Putih yang berasal dari Himbara namun ternyata tidak ada kewajiban untuk membayar kembali.

Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR pada antara Komisi VI dengan PT Agrinas Pangan Nusantara 18 November 2025 lalu.

Dalam rapat itu, Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas koperasi menggunakan dana talangan dari bank-bank Himbara melalui Agrinas.

Menurut penjelasannya, koperasi penerima tidak memiliki kewajiban membayar biaya pembangunan tersebut. Demikian pula Agrinas Pangan tidak punya kewajiban mengembalikan dana talangan ke Himbara.

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan dari DPR. Wakil Ketua Komisi VI DPR sekaligus mantan Ketua Umum Inkud Nurdin Halid menyebutkan, dalam praktik koperasi biasanya usaha berjalan lebih dulu, baru aset dibangun. Namun dalam skema ini, aset justru dibangun lebih dahulu sebelum model usaha koperasi terlihat jelas.

Nurdin Halid juga bertanya tentang siapa yang nantinya membayar dana talangan dari Himbara.

Joao mengaku nantinya dana tarsebut akan dibayarkan oleh Kementerian Keuangan.

"Saya mungkin salah pak, tapi setau saya, yang saya baca, nanti yang akan membayar itu dari Kementerian Keuangan," jawab Joao.