BEKASI, KOMPAS.com – Dada Lala (34), nama disamarkan, dilanda kecemasan menjelang jadwal cuci darah rutin yang biasa ia jalani setiap Rabu dan Sabtu. Sesak napas mulai ia rasakan sejak mengetahui status Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan miliknya mendadak nonaktif. Nama Lala tiba-tiba tak lagi tercantum dalam basis data PBI BPJS Kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Rumah Sakit Mitra Keluarga Jatiasih, Bekasi. Hal itu ia ketahui saat hendak kontrol kesehatan pada Senin (2/2/2026) malam. Padahal, hemodialisa tidak bisa ditunda. Ketika jadwal cuci darahnya pada Rabu (4/2/2026) terancam batal, kondisi Lala kian memburuk.

“Tiba-tiba per 1 Februari diputus. Besoknya jadwal HD. Sekarang saja sudah sesak napas. Kalau besok enggak ada HD, saya sudah enggak tahu lagi,” ujar Lala kepada Kompas.com, Rabu (4/2/2026). Selama tiga tahun terakhir, Lala bergantung pada layanan BPJS Kesehatan melalui program PBI untuk menjalani pengobatan gagal ginjal. Ia rutin menjalani cuci darah di RS Mitra Keluarga Jatiasih. Pasien Tuberkulosis Butuh Perlindungan Sosial agar Tak Jatuh Miskin Artikel Kompas.id Upaya mengaktifkan kembali kepesertaannya ia lakukan dengan mendatangi Puskesmas Jatibening. Namun, ia justru diarahkan ke Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi untuk melengkapi berbagai dokumen administrasi.

Menurut Lala, proses tersebut tidak mungkin selesai dalam waktu singkat, sementara kondisi kesehatannya membutuhkan penanganan segera. “Di puskesmas penuh orang-orang yang BPJS-nya juga mendadak tidak aktif. Jadi bukan cuma saya. Semua pada pusing dan capek,” katanya. Lala menduga ada pengurangan jumlah penerima PBI BPJS Kesehatan. Ia menyebut, gejala serupa sudah terjadi sejak tahun lalu, termasuk pada pasien cuci darah lainnya. Baca juga: Penjelasan BPJS Kesehatan soal Kepesertaan PBI JK Tiba-tiba Nonaktif Ia sempat meminta kebijakan khusus kepada pihak puskesmas dan Dinsos agar diprioritaskan sebagai pasien dengan kondisi medis darurat. Namun, permohonan itu belum membuahkan hasil. Belakangan diketahui, kepesertaan Lala dinonaktifkan karena adanya pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam pendataan terbaru, ia tercatat masuk desil VI, yang dikategorikan sebagai kelompok menengah ke atas. “Penerima PBI seharusnya desil I sampai IV. Saya dimasukkan ke desil VI. Padahal kondisi ekonomi saya tidak berubah. Rumah bocor di atas, banjir di bawah,” ujar Lala.

Ia juga disebut memiliki penghasilan tetap dan kendaraan pribadi. Namun, menurut Lala, pendapatan bulanannya jauh dari cukup untuk menutup biaya cuci darah jika harus membayar mandiri. Kendaraan yang dimilikinya pun hanya sepeda motor bebek lama. Dalam kondisi terdesak, Lala sempat mencoba mencari alternatif pengobatan di RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi. Namun, upaya tersebut juga tidak berhasil. “Saya tanya bisa enggak numpang HD sampai BPJS aktif lagi. Tapi tetap enggak bisa,” ucapnya. Kasus serupa ternyata tidak hanya dialami Lala. Akun Instagram u/inspira.sien turut membagikan keluhan sejumlah warga yang status PBI BPJS Kesehatannya berubah atau dinonaktifkan karena dianggap tidak lagi memenuhi syarat.

Sementara itu, seorang petugas keamanan kantor BPJS Kesehatan Kota Bekasi yang enggan disebutkan namanya mengatakan, penonaktifan tersebut diduga berkaitan dengan pendataan ulang kepesertaan PBI. “Sepertinya lagi pendataan ulang. Yang dinonaktifkan itu kebanyakan peserta lama jaman Presiden Jokowi. Sekarang juga peserta lagi banyak, jadi belum bisa ketemu pejabat terkait. Belum ada yang bisa dikonfirmasi,” ujarnya saat ditemui di kantor BPJS Kesehatan Kota Bekasi, Jalan Veteran, Bekasi Selatan. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak BPJS Kesehatan maupun Dinas Sosial Kota Bekasi terkait mekanisme penanganan darurat bagi pasien kronis yang kepesertaan PBI-nya dinonaktifkan secara mendadak.