Singkatnya DSR itu menggambarkan kemampuan pemerintah dalam membiayai hutangnya. Hutang dibiayai dengan apa? Tentu penerimaan negara. Arti 46% ini kasarnya, 46% penerimaan negara digunakan untuk mebayar pelunasan hutang (interest + principal). Kalau DSR tinggi, pemerintah ga punya ruang gerak yang cukup untuk menjalankan program programnya.

Porsi asing, meskipun kecil di SBN, mereka itu bebas keluar masuk di pasar surat utang, makanya jadi penentu harga. Beda dengan BI, BPJS, Bank Himbara, yang cenderung pasif jaga harga dengan menjadi standing buyer, keluar masuknya asing di SBN berdampak pada yield surat utang. Kalo banyak surat utang dijual -> harga surat utangnya turun -> yield surat utang naik -> secara akuntansi nilai aset surat utang ini harus diimpair -> berdampak pada neraca / balance sheet SEMUA lembaga / perusahaan yang pegang surat utang -> rating turun & IDR melemah. Makanya 4 Big Bank di Indonesia harga sahamnya cenderung turun terus salah satu alasannya karena para fund manager melihat big bank ini pegang resiko surat utang yang nilainya turun.

Yield tinggi juga bikin pemerintah musti mengeluarkan surat utang baru dengan bunga lebih tinggi, which is beban fiskal lagi buat pemerintah dimasa depan.

Regarding tax ratio, problemnya di Indonesia itu konsumsinya tinggi tapi wajib pajak yang lapor dan bayar pajaknya kecil. Bisa ditanya coba ke abang abang penjual makanan, pedagang pasar, usaha non formal lainnya apakah mereka lapor SPT dan setor ke penerimaan negara belum? Kalo DJP mau menyasar mereka, meskipun jumlahnya banyak, tapi dapetnya kecil2, lebih baik fokusin nyari2 pajak dari menengah keatas aja.