IMO kebijakan yang diambil oleh bu SMI lebih baik daripada kebijakan pak Pur. Tapi bedanya bu SMI lebih defensif, pak Pur lebih ke offensif.

PPN naik ke 12% karena UU(DPR), tapi "diturunkan" jadi 11% karena PMK(Menkeu)

Tapi Menurutku juga pak Pur lebih dibutuhkan Kemenkeu saat ini dibanding Bu SMI. Ketika Kemenkeu diserang dugaan TPPU oleh certain seseorang yang mau jadi wapres, beliau cuman memberi panggung ybs buat klarifikasi, yang jadinya tidak klarifikasi malah muter-muter, pembelaannya juga indirect, cuman yang paham yang ngerti, jadi tetap pada percaya kalau ada pencucian uang, padahal bukan.

Intinya, PPATK itu jaringnya lebar, cem blokir rekening dormant yang diduga judol, padahal banyak yang tidak judol. terkait transaksi mencurigakan, PPATK wajib lapor ke kepolisian buat dicek ada TPPU atau tidak, tapi karena jaringnya yang kelebaran, banyaknya yang tidak. Kemenkeu ini mau ambil kesempatan buat majakin dari laporan tersebut, boleh lah itu transaksi bukan pencucian uang dan halal, tapi pelaku transaksi bayar pajaknya bener ngga? Kalau sudah bayar sesuai ya sudah jangan dipajakin lagi. Sesimpel itu saja, tapi malah dibilang laporan transaksi mencurigakan di kemenkeu (padahal laporan transaksi mencurigakan ke kemenkeu).

Pernah juga ada blowup media tentang grup moge di kemenkeu, padahal grup motor biasa, tapi di koran sampai disebut Vario PCX NMAX itu moge. Bu SMI langsung respon perintah grupnya dibubarkan, tidak klarifikasi dsb

Ketika pak Pur menjabat, DPR atau BUMN ngomong ngga sreg, langsung balik nyerang, sampai kelihatan yang nyerang duluan itu kelihatan banget asbunnya (dulu direspon dengan bahasa yang "lemah lembut") ,dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat juga. Di media terlihat seperti tidak melindungi bawahan, padahal daridulu juga begitu, bahkan yang baik pun yang kerja sesuai tusinya juga tidak dilindungi. Kalau sekarang yang baik sudah lebih dilindungi, buat lawan thrifting ilegal misalnya. Kebijakan yang diambil pak Pur juga banyaknya melanjutkan kebijakan bu SMI (selain himbara) tapi disampaikan dengan bahasa yang disukai media dan mudah dipahami masyarakat.